flatnews

Mapala Angkat Bicara Soal Pembekuannya

Gelegar : Mapala LH Blaise Pascal
GELEGAR (07/06) - Telah 10 tahun persoalan antara UKM Mapala LH-Blaise Pascal dengan pihak akademik tidak menemukan titik penyelesaian. Berbagai upaya telah dilakukan UKM Mapala LH-Blaise Pascal, mulai dari beritikad baik untuk menemui pihak akademik, tidak melakukan aktivitas di dalam kampus hingga tahun 2007 yakni perubahan Mapala menjadi Wapala (red : Wahana Pencinta Alam), dan segudang prestasi yang dibawanya untuk mengharumkan nama kampus mulai tingkat lokal hingga nasional ternyata masih belum dinilai baik oleh pihak akademik. Bahkan, hingga hari ini pihak akademik masih menarik – ulur terkait pelegalan UKM Mapala LH-Blaise Pascal.


Persoalan ini terus berlanjut hingga pertemuan 30 Mei 2014 antara lembaga REMA UPI “YPTK” dengan Bapak Jufriadi Na’am selaku Wakil Rektor 3 di Masjid Kampus UPI. Pada pertemuan tersebut Juf menyatakan bahwa Mapala tidak bisa dilegalkan karena pertama, Mapala tidak mengindahkan poin ke 3 dari SK Pembekuan Mapala tahun 2004 yakni tidak melakukan kegiatan dan menggunakan fasilitas di dalam kampus. Kedua,  Mapala tidak beretika baik di dalam kampus. Ketiga, Mapala tidak menghargai SK yang dikeluarkan pihak akademik tahun 2004 terkait pembekuan UKM Mapala atas kasus pemukulan antara anggota Menwa dan anggota Mapala.


“ Kami menyayangkan tindakan pihak akademik yang hanya sebelah mata memandang persoalan ini. Semejak tahun 2004, kami berupaya meminta adanya Peninjauan Kembali (PK) dari pihak akademis terkait pengeluaran SK pembekuan Mapala. Namun, sampai hari ini mereka tidak memberikan ruang kepada kami, “ ujar M. Fauzi, ketua umum UKM Mapala-LH Blaise Pascal saat diwawancarai Gelegar (6/6).


Fauzi menjelaskan bahwa Surat Keputusan Rapat Darurat No : Ist/SK/MBP/III/2004 tentang Penolakan Pembekuan UKM Mapala-LH Blaise Pascal Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, memaparkan ada beberapa kerancuan pada SK Rektor No : Ist/UPI-YPTK/SK/III/2004 tentang Pembekuan UKM Mapala-LH Blaise Pascal. Pertama, Pihak akademik tidak mengklarifikasi permasalahan dari pihak UKM Mapala sehingga keputusan yang diambil dinilai berat sebelah dan tidak berdasarkan fakta yang ada. Kedua, tidak ada pemanggilan secara damai oleh pihak akademik di kampus pada hari Senin 29 Maret 2004 jam 8.00 seperti yang tertuang dalam SK Pembekuan. Ketiga, SK pembekuan dikeluarkan setelah terjadi kesepakatan damai di Polsek Rimbo Datar pada Senin 29 Maret 2004 antara pihak Mapala dan Menwa.


“ Adapun keberadaan Mapala LH-Blaise Pascal kembali di kampus, dikarenakan kesepakatan bersama antara BEMU, DPMU dan seluruh jajaran organisasi mahasiswa dalam kampus UPI YPTK pada tahun 2007. Hari ini, kami tetap terus memperjuangkan keadilan meskipun pihak akademik mengatakan akan membawa pelegalan Mapala ini ke jalur hukum. Kami akan siap. Kami dilindungi oleh hukum yakni UUD 1945, Deklarasi HAM (DUHAM) Internasional, UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) no 20 tahun 2003, dan UU Pendidikan Tinggi no 12 tahun 2012, “ tegas Fauzi.


Senada dengan itu, Julien Eko Prima sebagai salah satu anggota Mapala yang hadir pada pertemuan 30 Mei 2014 menegaskan, SK Pembekuan Mapala yang pada saat itu ditandatangani oleh Rektor yang lama yakni Prof. Ir. Joetata Hadihardaja perlu dicermati oleh pimpinan akademik yang sekarang. Bukan hanya dari soal SK-nya saja, tapi juga histori (red : sejarah) terjadinya persoalan sehingga pimpinan akademik mampu belajar dari kekeliruan pihak akademik yang terdahulu, lebih bijaksana dan berlaku adil dalam mengambil setiap keputusan.(PG 4)

Artikel Terkait :

Mapala UPI YPTK 9204260907162868853

Posting Komentar Disqus Comments

item