flatnews

Pernyataan Sikap FMN Cabang Padang : May Day (Hari Buruh Sedunia) 1 Mei 2015

May Day (Hari Buruh Sedunia) lahir dari sejarah perjuangan buruh di seluruh dunia. Abad ke-19 adalah periode di mana kaum buruh dihadapkan pada kenyataan bahwa dalam 24 jam sehari, mereka rata-rata bekerja 18 hingga 20 jam. Keadaan tersebut melahirkan sebuah tuntutan kongkrit untuk mengurangi jam kerja yakni 8 jam per hari.
Gerakan ini bermula dari demonstrasi kaum buruh di Amerika Serikat yang semakin meluas dan menyebar hingga berjumlah setengah juta buruh. Gerakan tersebut mendapat pukulan dari perusahaan dan pemerintah saat itu. Namun kaum buruh tidak menyerah. Mulai tahun 1886 hingga 1889 diwarnai oleh aksi besar mulai dari Amerika, Eropa termasuk Indonesia. Gerakan yang konsisten ini melahirkan Kongres Internasional Buruh dan dihadiri lebih dari 200 perwakilan dari setiap negeri. Serta mencetuskan 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia.
Di tahun 1948 hari buruh diperingati secara besar - besaran di Sumatera Barat. SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) melakukan penyebaran selebaran peringatan 1 Mei dengan penerbangan pesawat di langit Bukit Tinggi. Mereka membahas tentang perjuangan kaum buruh di seluruh dunia, terutama tentang perbaikan nasib buruh dan tani selama zaman revolusi kemerdekaan, serta menegaskan terjaminnya hak-hak buruh dalam UUD 1945.
Tahun 2015 ditandai dengan semakin merosotnya kehidupan rakyat. Selain kaum tani, kaum buruh menjadi sektor yang paling dirugikan dari setiap kebijakan yang diambil oleh Jokowi-JK. Tidak bisa kita pungkiri bahwa mayoritas masyarakat Indonesia berasal dari kaum buruh dan tani. 
Kaum buruh Indonesia berjumlah sekitar 50% dari 252.370.792 jiwa rakyat Indonesia. Di tahun 2014, jumlah pekerja di Indonesia tercatat 118,17 juta orang. Angkatan kerja tersebut masih didominasi lulusan SD ke bawah mencapai 55,3 juta orang atau 46,80 persen. (BPS) Sedangkan di Sumatera Barat, kaum pekerja berjumlah hampir 50% dari 4.846.999 jiwa. Berdasarkan data BPS Agustus 2014 jumlah pekerja mencapai 2,33 jiwa. Pekerja didominasi lulusan SD sebesar 963.222 jiwa atau 41,34 persen, SMP 452.020 jiwa atau 19,40 persen, SMA atau SMK sebesar 720.203 jiwa atau 30,91 persen. Hal ini menjadi gambaran, di tengah biaya pendidikan yang melambung tinggi maka semakin banyak rakyat yang kehilangan akses atas pendidikan.
Saat ini, pemerintahan Jokowi-JK sedang membahas perubahan kebijakan pengupahan. RPP Pengupahan ini merencanakan kenaikan upah menjadi 1 kali dalam 2 tahun. Rencana kebijakan ini jelas merupakan bagian dari politik upah murah dan tidak menjadi jawaban untuk cita - cita hidup layak pada buruh. Kenaikan yang ditetapkan setahun sekali saja masih jauh dari kebutuhan layak hidup buruh. 
Kon-federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumbar pada penentuan UMP Sumatera Barat 2015 mengajukan Rp 1.800.000,00. Namun, realisasinya hanya Rp 1.615.000,00 yang ditetapkan. Padahal inflasi kian meningkat beriringan dengan kenaikan harga bahan pokok dan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). 
Bahkan, Permentaker No. 13 tahun 2012 tentang KHL (Kebutuhan Hidup Layak) saja hanya menghitung upah lajang. Kebijakan ini tidak mengatur bagaimana ketika seorang buruh berkeluarga yang pastinya memiliki beban untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak.
Belum lagi RUU Pensiun yang merencanakan pemotongan upah buruh perbulan untuk dana pensiun. Padahal dana pensiun adalah tanggung jawab perusahaan kepada buruh. Hal ini jelas semakin memeras buruh. RUU Pensiun tak ubahnya dengan UU BPJS, di mana jaminan kesehatan buruh tidak menjadi tanggungan perusahaan sepenuhnya. Namun, dipotong dari gaji buruh. Konfederasi SPSI Sumbar menyebutkan terdapat 65 ribu pekerja dirugikan atas pemotongan gaji untuk sumbangan BPJS. (Ranah Berita)
Di bawah pemerintahan Jokowi-JK, kami melihat tidak adanya kebijakan untuk memberikan kesejahteraan kepada buruh Indonesia. Namun, politik upah murah akan tetap diperlakukan di Indonesia. Apalagi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan membuat investor asing seperti AS, Eropa, China, Jepang leluasa masuk membuka industri manufaktur dan rakitan. Hal ini sangat jauh dari cita-cita untuk membangun industri nasional.
Di tengah kehidupan rakyat yang makin carut marut akibat ketidakstabilan ekonomi dan politik. Berbagai regulasi anti rakyat mulai dari kenaikan BBM, Gas, TDL, kebutuhan pokok, pencabutan subsidi, sangat erat kaitannya dengan kehidupan kaum buruh. Malah, Jokowi-JK malah memperlihatkan keterpihakannya kepada investor asing dan menyengsarakan rakyat Indonesia.
Meskipun hari ini tidak ada buruh yang turun aksi di Padang, tidak membuat rasa hormat kami kepada perjuangan buruh lenyap. Karena, kami ketahui bahwa buruh di Indonesia khususnya Sumatera Barat tanpa kenal lelah terus memperjuangkan haknya. Salah satunya, hingga hari ini 500 karyawan PT.LIN di Pasaman Barat terus berjuang menuntut kenaikan upah. 
Karenanya di hari Buruh Sedunia, kami dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) cabang Padang menyatakan :
1. Tolak RPP Pengupahan
2. Berikan Upah Layak Bagi Pekerja
3. Berikan akses pendidikan yang luas dan merata bagi rakyat Indonesia
4. Mendukung Perjuangan kaum Buruh di Indonesia khususnya di Sumatera Barat yang menuntut kenaikan upah dan jaminan kesejahteraan.
Tolak perampasan tanah, upah dan kerja..!
Pemuda mahasiswa berjuang bersama rakyat..!

Artikel Terkait :

Luar Kampus 5931146210281351108

Posting Komentar Disqus Comments

item