flatnews

RUU KPK, Was Was, Waspada, Pengawas




                      Oleh : M.Ichsan Efriananda -Pendiri Komunitas Untuk Birokrasi (KUBI)



Rencana DPR merevisi undang-undang KPK (RUU KPK) mendapat bingkisan waspada dari masyarakat. DPR telah lama membuat konsep RUU KPK yang dianggap ingin memperkuat lembaga anti rasuah tersebut. Salah satunya adalah membentuk sebuah Dewan Pengawas KPK, DPR RI dari beberapa fraksi memutuskan bahwa KPK harus memiliki Dewan Pengawas, hal tersebut diketahui berdasarkan draf RUU KPK yang dibahas dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi, aturan mengenai Dewan Pengawas KPK dimasukkan dalam pasal 37A sampai 37F RUU KPK, dalam pasal 37A, disebutkan bahwa dewan pengawas berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, Dewan Pengawas adalah lembaga non struktural yang bersifat mandiri, anggota berjumlah 5 orang, 1 orang diantaranya menjadi ketua.

Simbol tanda tanya muncul dalam benak masyarakat untuk apa DPR menciptakan sebuah badan untuk mengawasi KPK, dengan mencipatakan Dewan ini DPR seperti was-was terhadap KPK, wapada akan diawasi oleh KPK, ya, memang tugas KPK mengawasi lipatan lipatan uang rakyat agar tidak dicaplok segelintir orang yang ingin memperkaya diri. KPK seharusnya menjadi sebuah benteng yang kuat bagi negara, agar uang saku negara tidak pindah ke saku segelintir orang yang ingin membiayai kelompok dengan uang haram, KPK harus diberi asupan-asupan pemikiran berilian agar ber-otot memberantas para mafia jika melihat uang negara bola mata sekan akan melotot.

Pembentukan Dewan Pengawas KPK dapat menyandung langkah KPK dalam percepatan tugas pemberantasan korupsi, misalnya dalam hal "penyadapan" KPK harus minta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas KPK seperti yang tertuang dalam draf RUU KPK pasal 12A sampai 12F. Hal semacam ini sudah pasti menjadi sebuah balok kayu yang sewaktu-waktu dapat menyandung langkah tegap KPK dalam proses penyadapan terhadap seseorang yang tercium busuk karna kasus korupsi. Kepentingan politik bisa saja menyandra lembaga anti rasuah ini, kepentingan melindungi oleh segelintir oknum menyelamatkan koleganya agar tidak jadi target penyadapan, dengan cara intervensi-intervensi terhadap Dewan Pengawas KPK oleh oknum yang mempunyai kepentingan agar KPK menghentikan bahkan tidak disetujui untuk menyadap kolega dari oknum tersebut, ini sudah pasti mematikan langkah KPK, tubuh KPK tersungkur dan terancam batal dalam menagani kasus tersebut.

Selain itu pada pasal 37D mengatur bahwa anggota Dewan Pengawas KPK dipilih dan diangkat oleh Presiden, hal ini akan timbul kegaduhan politik kekuasaan nantinya, karena Presiden adalah pemegang tampuk tertinggi, bagaimana nantinya jika KPK melakukan manuver-manuver penyelamatan uang rakyat yang mengarah ke istana, hal ini akan berpotensi menjadi kegaduhan kepentingan politik yang melibatkan dewan pengawas dan KPK itu sendiri.

Pembentukan Dewan Pengawas KPK menggambarkan bentuk kewaspadaan terhadap KPK oleh segelintir oknum atau kelompok yang tidak ingin KPK melaju lebih cepat lagi dalam visi luhur pemberantasan korupsi. Sepak terjang KPK diwaspadai mencengkram para oknum terlihat atau terindikasi memindah tangankan uang rakyat menjadi uang pribadi, maka dengan kewaspadaan tersebut dibentuklah Dewan Pengawas KPK. Hal ini membuat rakyat harus was-was terhadap RUU KPK. Ditambah lagi dalam pembentukan Dewan Pengawas KPK ini akan memperlambat jalur birokrasi karna banyak proses yang harus dilalui KPK sebelum bertindak serta menjadikan tindakan yang sebelumnya cepat maka harus terseok-seok dulu dengan adanya Dewan Pengawas KPK.

Pembentukan Dewan Pengawas ini adalah kelanjutan serangan dari oknum-oknum politisi yang tak ingin kepentingan politiknya terganggu. Belakangan ini memang, KPK tak pernah henti-hentinya mendapat serangan mulai dari mengkriminalkan Pimpinannya, serta lemparan berbagai kasus kepada orang-orang yang berjuang menjadi penyidik didalam lembaga super body tersebut.

Sudah sepatutnya RUU KPK pada poin pembentukan Dewan Pengawas ini menjadi bahan pertimbangan yang matang lagi oleh DPR dan tidak gegabah mengambil sikap yang berakibat lunturnya kepercayaan rakyat terdahap DPR dalam memberantas korupsi.

Serta dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan KPK selama ini sudah memiliki fungsi pengawasan internal, pimpinan KPK berkoordinasi dengan Komite Etik KPK. Hal ini sudah berjalan bagus, jadi tidak perlu dibentuk sebuah Dewan Pengawas KPK yang akan menimbulkan timpang tindih dan memperpanjang birokrasi KPK untuk bekerja. Dan juga pengawasan terhadap kinerja KPK bisa diawasi oleh DPR dan masyarakat, sebaiknya optimalkan segala yang ada selama ini, pengoptimalan Komite Etik KPK, pengawasan DPR dan masyarakat yang sadar serta peduli akan pemberantasan korupsi.

Artikel Terkait :

Opini 3070117206165660177

Posting Komentar Disqus Comments

item