flatnews

AD/ART 2016 tak tercetak, Ormawa tak berkiblat



Oleh:Nurdin Hamzah Hidayat
Mantan ketua Komisi II DPMU(Periode 2014-2015)

Republik mahasiswa tak berkiblat lagi, dalam menjalankan roda pemerintahan perlu adanya suatu aturan yang baku sehingga dapat menjadi acuan dalam berorganisasi, Republik Mahasiswa memilik AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) yang disahkan pada saat keputusan tertinggi berupa sidang umum REMA UPI”YPTK” . didalam sidang umum seluruh mahasiswa menyusun dan menyepakati beberapa aturan yang akan dijalankan dalam 1 periode pemerintahan.
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dicetak sekali setahun oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) REMA UPI”YPTK” yang didanai oleh Wakil Rektor III bagian kemahasiswaan. Didalam ad/art berisi beberapa tatanan kerja dan aturan hingga sanksi yang dapat diberikan kepada organisasi maupun individu ketika melanggar aturan.
 
Dalam kurun waktu hampir 1 periode belum sekalipun tercetaknya ad/art 2016 , sehingga banyak dalil dan aturan yang dikarang-karang oleh oknum fungsionaris dalam berorganisasi, hingga salah paham dalam pelaksanaan organisasi. Ad/art bukanlah barang yang dirahasiakan atau menjadi aib bagi organisasi manapun, ad/art seypgyanya adalah landasan hukum yang patut disosialisasikan.
 
Ketika SK Ad/Art 2016 telah disahkan dan telah ketuk palu oleh presidium sidang maka ad/art sudah legal dan bisa diterapkan, tetapi masih adanya anggapan segelintir oknum fungsionaris mahasiswa yang salah kiblat dengan mengatakan bahwa ad/art jika dicetak baru disebut legal di republik mahasiswa.
 
Dalam peraturan pemilahan bupati dan wakil bupati juga diatur didalam ad/art , dimana berisi bentuk pemilihan umum dalam pesta demokrasi ,tata cara pelaksanaan, penyelenggara pemilihan hingga tahapan pemilihan juga syarat pencalonan . aturan tersebut termaktub didalam ad/art dan menjadi acuan bagi seluruh organisasi struktural maupun non struktural. Sehingga haruslah berjalan sesuai ketentuan umum yang berlaku di republik mahasiswa.

Namun sayangnya dalil salah kiblat ini semakin merajalela, terlihat tidak adanya sosialisasi mengenai ad/art oleh dewan perwakilan mahasiswa universitas saat ini dan sinergitas dewan perwakilan mahasiswa fakultas. Maka pertanyaannya apakah dewan perwakilan sekedar mengawasi tanpa menindak segala kesalahan yang terjadi.

Minim kepahaman ini menjadi tugas bersama di dalam komisi II setiap DPMF, jika himpunan mahasiswa jurusan yang ada tidak menjalan sebagaimana mestinya, maka dipandang perlu pengawasan dan pengarahan oleh para wakil mahasiswa di komisi II.

Disayangkan jika dewan perwakilan mahasiswa tidak mampu mengarahkan roda pemerintahan, selain fungsi penting oleh dewan perwakilan mahasiswa itu sendiri adalah menciptakan rumusan atau rancangan undang-undang dan mengawasi penerapan undang-undang yang berlaku.

Saat ini kita perlu membuka mata, bahwa semakin minimnya minat mahasiswa mempelajari undang-undangnya sendiri, wajar jika mahasiswa semakin buta hukum dan mudah mempercayai dalil yang tidak jelas benar atau salah. 

Yang perlu dilakukan adalah tindakan cepat oleh dewan perwakilan mahasiswa dan rembug bersama dalam menyikapi persoalan ini, karena dewan perwakilan mahasiswa universitas dan dewan perwakilan mahasiswa fakultas memiliki satu garis koordinasi yang sangat terpaut. Semakin sulitnya mencari pengganti dewan perwakilan mahasiswa juga menjadi problema berkepanjangan, maka harapannya adalah mahasiswa dan fungsionaris harus segera mencetak ad/art dan mendiskusikan bersama mahasiswa serta merekomendasi aturan baru.

Semakin dekatnya pemilihan raya REMA UPI”YPTK” menjadi moment tahunan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang bukan berkiblat pada dalil senior dan dalil pribadi, tapi mengacu pada anggaran dasar anggaran rumah tangga.

Artikel Terkait :

Opini 6244167069320037370

Posting Komentar Disqus Comments

item